 |
| Syaherallayali - Caleg Hanura No.1 dapil Bekasi Utara |
Namun jika hal itu tidak ditata kelola dengan baik, maka yang ada adalah sebuah usaha yang sia-sia dan mungkin malah menghabiskan APBD karena tanpa konsep yang jelas dan tidak terencana dan berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan ekonomi kerakyatan. Hal ini telah terjadi pada pelaksanaan program dari pemerintah pusat maupun pemerintahan di Kota Bekasi.
Pemerintahan Kota Bekasi pada era walikota Mochtar Mohamad dan wakilnya Rahmat Effendi, pernah mencetuskan program yang sedikitnya 30-an titik wisata kuliner di seluruh kecamatan di kota Bekasi. Dan ketika hal itu dijalankan oleh pihak dinas terkait bahkan dengan bantuan dari pemerintah pusat melalui pengucuran dana dari kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan saat itu, justru yang terjadi adalah kerusakan serta penyimpangan alokasi dana pemerintah oleh oknum pejabat penanggungjawab program "dadakan" tanpa perlindungan hukum yang jelas.
Menyoroti dua titik wisata kuliner warga yang ada di wilayah depan komplek Asrama Haji Bekasi Timur, dimana di situ ada jalur jalan raya selebar 4 lajur kendaraan ke arah pintu gerbang asrama haji dan satu lagi titik wisata kuliner di belakang gedung GOR, yang kini sedang dibangun konstruksi gedung olahraga modern dan berkelas nasional ini, kami menanggapinya secara prihatin. Pastilah banyak sekali dana pemerintah yang diambil dari pajak rakyat Indonesia itu disalurkan secara tidak tepat sasaran bahkan berbau penyimpangan.
Mengapa hal ini bisa terjadi? Pertama karena pemerintah daerah dalam hal ini Walikota Kota Bekasi pada masa itu beserta jajaran aparat instansi terkait tidak mempunyai konsep yang jelas dan praktik tata kelola yang transparan serta jauh dari sempurna.
Memang manajemen yang baik dan sempurna jarang pernah ada pada pemerintahan manapun, namun jika konsep dan peraturan yang dibuat cukup matang kemudian diaplikasikan oleh aparat yang kredibel dan bisa dipercaya, niscaya tujuan mulia untuk menigkatkan ekonomi kerakyatan bisa terwujud. Tapi pada kenyataannya pada praktiknya, hal itu hanya sekadar jargon kampanye belaka.
Titik lokasi wisata kuliner baik yang di depan Asrama haji bekasi Timur dan di belakang GOR Kota Bekasi, Perumnas II, merupakan contoh kegagalan pemerintahan Kota Bekasi yang tidak sedikitpun membantu tujuan mulia program peningkatan ekonomi kerakyatan.
Kedua program pemerintah pusat yang mengelontorkan dana hingga ratusan juta setiap titik wisata kuliner rakyat itu (menurut data informasi yang kami terima bahkan mungkin beranggaran di atas satu milyar rupiah) ditambah juga dikeruknya sebagian dana APBD Kota Bekasi demi menunjang program tersebut, menunjukkan rusaknya sistem tata kelola pemerintahan dan juga tidak membaiknya sumber daya manusia dari aparat yang tengah menjabat itu.
Wisata kuliner warga di depan Asrama Haji Kota Bekasi wilayah provinsi Jawa Barat itu kini telah hilang yang tertinggal adalah gerobak-gerobak pedagang kaki lima hasil bantuan pemerintah pusat yang dulu nilainya bisa sekitar 2-jutaan per unitnya ini teronggok jadi bangkai kayu yang tak terpakai. Mengapa hal itu bisa terjadi?
Rupanya dari hasil penyelidikan tim redaksi kotabekasi-news.com, gerobak-gerobak dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan itu yang disalurkan kepada para pedagang kaki lima dan dilaksanakan oleh instansi dinas terkait pemerintahan Kota Bekasi sarat sekali terjadi penyimpangan. Jika pemerintah pusat yang sudah memberikan paket berupa 1 gerobak dan modal bantuan senilai sedikitnya 4juta rupiah itu, sayangnya dalam penyaluran tidak tepat sasaran buat pengusaha kecil dan rakyat ekonomi lemah. Justru didapati di lapangan, gerobak diperjualbelikan dengan harga satu juta hingga dua juta rupiah dan bantuan modal sama sekali tidak disalurkan, padahal sedikitnya ada 50-an gerobak yang nampak tersisa di lajur jalan menuju pintu gerbang Asrama Haji tersebut.
Bukan saja tata kelola manajemen wisata kuliner saja yang buruk, tapi rupanya dalam penyaluran dana pemerintah pusat demi kesejahteraan rakyat disunat dengan cara haram oleh aparat instansi terkait. Masya Allah, jika begini terus yang terjadi, maka kapan rakyat akan makmur sejahtera?
Jika dibandingkan yang terjadi di pemerintahan Kota Bekasi dalam tata kelola pemberdayaan ekonomi rakyat kecil, maka program berjalan yang sudah diaplikasikan pada wisata kuliner danau di Duta Harapan adalah hal yang kontras dan bertolak belakang.
Hanya dengan kebijakan pengurus RW, Syaherallayali bisa menghadirkan titik wisata kuliner yang bukan saja layak menjadi tempat tujuan wisatakeluarga di lingkungan Bekasi Utara, namun secara tidak langsung telah memberikan hidup yang lebih patut dan layak buat para pedagang kaki lima.
Wisata Kuliner Danau Duta Harapan memang bermodalkan gerobak dan tenda dari kocek pribadi mereka sendiri, para pedagang kaki lima itu, tanpa bantuan dana pemerintah sedikitpun kecuali pembinaan dari pengurus RW setempat. Namun Bang Ral selaku pengurus RW juga turut mengajak para pedagang itu untuk memperhatikan lingkungan dimana mereka mengais rezeki, setidaknya mereka mau memberikan sebagian dari penghasilan mereka untuk kebersihan lingkungan dan pengaturan limbah usaha.
"Dari pungutan uang untuk pengelolaan sampah dan keamanan lingkungan, para pedagang kaki lima yang kami beri izin dan kami bantu tata kelolanya secara profesional justru menambah jumlah warga lemah lainnya terlibat. Setidaknya para petugas kebersihan yang mengangkut sampah mendapatkan tambahan pendapatan buat keluarga mereka lebih dari yang biasanya mereka dapatkan saat mengerjakan tugasnya untuk perumahan warga sekitar Duta Harapan," tambah Bang Ral kepada kami.
Ada dua hal positif yang kami dapatkan dari tata kelola wisata kuliner yang baik di wilayah perumahan seperti Duta Harapan di bawah pengawasan pengurus RW ini. Pertama, program peningkatan ekonomi kerakyatan berhasil dilaksanakan tanpa bantuan pemerintahan kota, itu jika dianggap pengurus RW bukan bagian dari pemerintahan Kota Bekasi. Yang kedua adalah pelestarian lingkunga hidup, terutama di sekitar usaha kaki lima tetap terjaga sehingga warga masyarakat penghuni Komplek Perumahan Duta Harapan merasa nyaman dan suasana kota kecil yang indah bisa menjadi nilai plus tersendiri jika piala Adipura memang jadi impian dan harapan pemdakot Bekasi.
Di wilayah Kota Bekasi, memang banyak wisata kuliner yang ada dalam komplek perumahan warga uraban Kota Bekasi, sementara ini dalam pemantauan tim media-reportase.com ada beberapa contoh wisata kuliner yang bisa mewakili percontohan program peningkatan ekonomi kerakyatan yang berwawasan lingkung. Pertama, wisata kuliner danau Duta Harapan, kecamatan Bekasi Utara dan wisata kuliner Kolam Renang di area kantor RW komplek perumahan Harapan Baru Regency, kecamatan Bekasi Barat.
Masih banyak lagi daerah lainnya yang sedikitnya berjumlah 33 titik wisata kuliner di Kota Bekasi, namun baru dua tempat ini sajalah yang dalam pengamatan kami bisa dijadikan contoh bagaimana tata kelola yang baik dari pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan wawasan lingkungan yang bersih dan sehat.
Untuk wisata kuliner danau komplek Duta Harapan, mungkin warga bisa berterima kasih kepada Syaherallayali, yang juga sedang berjuang untuk meningkatkan manfaat dari program tersebut ke jenjang yang lebih luas dan lebih kuat dampaknya, yakni dengan cara menjadi caleg DPRD Kota Bekasi.
Dengan menjadi anggota legislatif di dewan, dirinya berharap bisa memperbanyak program serupa seperti wisata kuliner danau Duta Harapan, ke seluruh wilayah Kota Bekasi, kalau perlu hal ini bisa dijadikan program tetap yang diperkuat dengan PERDA yang akan diperjuangkan dirinya jika dia terpilih menjadi anggota dewan dari partai hati nurani rakyat (HANURA) ini.
"Kepedulian saya terhadap peningkatan ekonomi kerakyatan bisa saya lakukan kapanpun selama saya masih dipercaya menjadi pengurus RW ataupun jika saya juga didukung penuh para konstituen saya jadi wakil rakyat di DPRD Kota Bekasi," paparnya menambahkan, dan lelaki inipun menyatakan bahwa dirinya tak akan pernah berhenti bekerja demi kepentingan rakyat miskin juga semua lapisan masyarakat, meskipun nanti tak terpilih menjadi anggota dewan di Kota Bekasi. Sungguh suatu motivasi mulia dari seorang tokoh yang peduli warga di lingkungannya ini.
"Bagi saya pribadi, orang beriman itu tidak boleh menolak amanah yang diberikan kepadanya. Dan apabila amanat itu sudah diberikan, maka tidak boleh khianat jika tidak mau disebut orang yang tidak beragama," jelasnya tentang prinsip hidupnya yang sangat kental dengan ajaran syariat agama Islam ini.
Jelas apa yang dimaksud "Sayurlayak" (panggilan mudah Syaherallayali, bagi sebagian warga kampung di Bekasi Utara pada dirinya) adalah jika kita mengaku beriman, maka tidak boleh menolak amanat saat datang kepada kita. Demikian juga saat menerima dan menjalankan amanat kita tidak boleh berkhianat, kalau tidak mau disebut sebagai orang yang tidak beragama.
Itulah sosok Syaherallayali yang saya kenal dari hasil bincang-bincang dengannya saat diundang makan malam (tepatnya dini hari jam 12:00 malam) di sebuah warung kaki lima seafood dekat danau Duta Harapan bersama anak dan tim relawannya.
Apakah Anda tertarik dengan pribadi Syaherallayali, silakan cari tahu banyak tentang caleg partai Hanura ini dan dengarkan apa visi misinya menjadi anggota DPRD Kota Bekasi.
Sidik Rizal, www.kandidat-kandidat.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar